WahanaNews-Nias | DPRD Nias Barat akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Nias Barat, Selasa (13/12).
Diketahui, sebelumnya pembahasan Ranperda LP2B ini batal terlaksana setelah diagendakan sebanyak dua kali karena tidak kourum.
Baca Juga:
DPRD Surabaya Dukung Peningkatan Fungsi Balai RW oleh Pemkot Surabaya
“Ia, benar paripurna sudah dilaksanakan, dan semua sudah setuju, seluruh fraksi, demikian juga pemerintah daerah tidak ada tanggapan,” kata Ketua DPRD Nias Barat, Evolut Zebua, dihubungi Nias.WahanaNews.co, Selasa (13/12) malam.
Dikatakannya, dengan telah disetujui Ranperda LP2B, maka dapat melindungi hak-hak petani terhadap ketersediaan lahan pertanian agar tidak dialih fungsikan oleh pihak manapun.
“Kita berharap nantinya pemerintah akan mempedomani Perda ini untuk tidak memberi izin kepada perseorangan atau perusahaan untuk mengalihkan fungsikan lahan pertanian seperti sawah menjadi lahan industri atau lahan perumahan,” ujarnya.
Baca Juga:
DPRD Kabupaten Balangan Gelar FGD Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 di Banjarmasin
Evolut Zebua menjelaskan tahapan selanjutnya terkait Ranperda LP2B ini akan diajukan kepada Gubernur Sumatera Utara.
“Nanti akan diberi nomor registrasi, kemudian didaftarkan menjadi Perda Kabupaten Nias Barat,” terangnya.
Kemudian untuk petunjuk pelaksanaan teknisnya perlu diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup).
“Setelah Perda ini nantinya perlu ada Perbub,” terangnya.
Ia memberitahukan, pada Rapat Paripurna tersebut Bupati Nias Barat, Khenoki Waruwu tidak hadir.
“Pak Bupati sedang di luar daerah, diwakili oleh Wakil Bupati,” sebutnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Nias Barat, Era-Era Hia, menjelaskan bahwa Perda LP2B sangat penting karena melalui Perda ini Pemerintah Daerah mengatur kembali lahan pertanian yang mana bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian dan ketahanan pangan.
“Perda LP2B juga sering dipertanyakan oleh Kementerian Pertanian RI saat kita komunikasikan DAK Fisik dan DAK non Fisik,” beber Politisi Partai Golkar ini.
Tentunya, lanjut dia, Pemerintah Daerah berharap Perda LP2B ini disahkan dalam waktu dekat, sebab sangat dibutuhkan dalam pengembangan pertanian di Nias Barat.
“Jujur, Nias Barat sangat terlambat membuat Perda LP2B ini, sehingga kalau masih belum ditetapkan akan berdampak pada pengembangan pertanian di masa mendatang, harapan kita dapat dijadwal ulang kembali,” ujarnya. [CKZ]
