Realisasi klaster perlindungan masyarakat mencapai Rp 148,2 triliun atau 95,8% dari pagu Rp 154,76 triliun. Sri Mulyani mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,6 triliun untuk 20,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Program keluarga harapan (PKH) Rp 28,6 triliun untuk 10 juta KPM; PKLW Nelayan Rp 1,3 triliun untuk 2,1 juta orang Polri: 683 ribu penerima, TNI: 1,4 juta penerima ; BLT migor Rp 7 triliun untuk 23,9 juta KPM, Polri: 1,4 juta penerima; TNI: 1,3 juta penerima; Kementerian Sosial : 20,4 juta penerima; BLT dana desa Rp 26 triliun untuk 7,5 juta KPM; Bantuan untuk penyandang disabilitas, YAPI, dan lansia Rp 114,4 miliar untuk 400 ribu orang; Prakerja Rp 18 triliun untuk 5,1 juta orang; serta Kartu sembako Rp 43,9 triliun untuk 18,8 juta KPM
Baca Juga:
Menkeu: Kemenkeu Dukung dan Berikan Bantuan Maksimal Kepada Seluruh K/L pada KMP
“Dominasi untuk anggaran PC PEN masih pada perlindungan masyarakat , karena ini melindungi rakyat dari ancaman Covid dan ancaman guncangan ekonomi,” kata Sri Mulyani.
Berikutnya, realisasi kluster pemulihan ekonomi yaitu Rp 128,4 triliun atau 72% dari pagu Rp 178,32 triliun. Dana ini digunakan untuk program padat karya sebesar Rp 18,4 triliun dengan target penyerapan tenaga kerja 540 tenaga kerja tersebar di 34 provinsi.
Untuk ketahanan pangan pemerintah menghabiskan anggaran Rp 31,2 triliun yang terbagi dalam kementerian/lembaga sebesar Rp 25,2 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 6 triliun.
Baca Juga:
Sri Mulyani Minta Pemangkasan 50% Anggaran Perjalanan Dinas, Ini Instruksinya
Anggaran ketahanan pangan digunakan untuk membangun jaringan irigasi pada areal sawah seluas 47.119 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi pada areal sawah seluas 153.333, dan pembangunan 35 unit bendungan.
Untuk dukungan UMKM pemerintah membelanjakan Rp 24 triliun yang terbagi dalam KUR tersalur Rp 341,9 triliun untuk 7,1 debitur; nilai penjaminan UMKM sebesar Rp 53,1 triliun untuk 2,5 juta debitur, dan nilai penjaminan korporasi Rp 5,2 triliun untuk 68 debitur.
Sementara untuk insentif usaha/pajak pemerintah menggunakan anggaran Rp 16,7 triliun Insentif diberikan bagi industri terdampak, penurunan tarif pajak penghasilan badan, pembebasan pajak penghasilan impor, PPnBM DTP kendaraan bermotor, PPN DTP Perumahan. [rna/CKZ]
