WahanaNews-Nias | Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, realisasi anggaran Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) telah mencapai Rp 330,7 triliun hingga 9 Desember 2022.
"Kinerja PC-PEN tahun 2022 didorong oleh perlindungan masyarakat Penguatan pemulihan ekonomi masih terus berproses dan perlu diakselerasi," ucap Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (20/12).
Baca Juga:
Menkeu: Kemenkeu Dukung dan Berikan Bantuan Maksimal Kepada Seluruh K/L pada KMP
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran PEN terbagi dalam tiga klaster yaitu kesehatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekonomi. Realisasi anggaran klaster kesehatan mencapai Rp 54,2 triliun atau 44,2% dari pagu Rp 122,54 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah kegiatan seperti klaim untuk pembayaran pasien Covid-19 tahun 2021 dan 2022 ini mencapai Rp 27,6 triliun. Angka ini terbagi dalam tunggakan klaim pasien tahun 2021 untuk 319.613 pasien dan tahun 2022 untuk 255.535 pasien.
Selanjutnya untuk biaya vaksinasi sebesar Rp 2,9 triliun untuk 60,1 juta dosis. Untuk kegiatan penelitian menghabiskan anggaran Rp 205,1 miliar.
Baca Juga:
Sri Mulyani Minta Pemangkasan 50% Anggaran Perjalanan Dinas, Ini Instruksinya
"Untuk klaster kesehatan realisasinya hanya 44,2% dari yang kami anggarkan Rp 122,54 triliun. Hal ini bagus, bukan karena underperform tetapi kondisi kesehatan dan masalah covid-19 sudah mulai bisa terkontrol dengan sangat baik. Sehingga belanja penanganan covid memang mengalami penurunan sangat tajam,” kata Sri Mulyani.
Insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah sebesar Rp 3,4 triliun. Dimana dana ini digunakan untuk tunggakan insentif tahun 2021 untuk 46.826 tenaga kesehatan pusat, tahun 2022 untuk 533.421 tenaga kesehatan pusat, dan pembayaran santuna kematian bagi 81 tenaga kesehatan pusat.
Selanjutnya, kata Sri Mulyani, insentif perpajakan kesehatan Rp 1,8 triliun, yang terbagi dalam fasilitas impor vaksin sebesar Rp 1,1 triliun, fasilitas impor alat kesehatan Rp sebesar 300 miliar dan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk alat kesehatan sebesar Rp 400 miliar. Berikutnya dukungan APBD Rp 15,1 triliun penanganan covid-19 di desa dan daerah.
Realisasi klaster perlindungan masyarakat mencapai Rp 148,2 triliun atau 95,8% dari pagu Rp 154,76 triliun. Sri Mulyani mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,6 triliun untuk 20,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Program keluarga harapan (PKH) Rp 28,6 triliun untuk 10 juta KPM; PKLW Nelayan Rp 1,3 triliun untuk 2,1 juta orang Polri: 683 ribu penerima, TNI: 1,4 juta penerima ; BLT migor Rp 7 triliun untuk 23,9 juta KPM, Polri: 1,4 juta penerima; TNI: 1,3 juta penerima; Kementerian Sosial : 20,4 juta penerima; BLT dana desa Rp 26 triliun untuk 7,5 juta KPM; Bantuan untuk penyandang disabilitas, YAPI, dan lansia Rp 114,4 miliar untuk 400 ribu orang; Prakerja Rp 18 triliun untuk 5,1 juta orang; serta Kartu sembako Rp 43,9 triliun untuk 18,8 juta KPM
“Dominasi untuk anggaran PC PEN masih pada perlindungan masyarakat , karena ini melindungi rakyat dari ancaman Covid dan ancaman guncangan ekonomi,” kata Sri Mulyani.
Berikutnya, realisasi kluster pemulihan ekonomi yaitu Rp 128,4 triliun atau 72% dari pagu Rp 178,32 triliun. Dana ini digunakan untuk program padat karya sebesar Rp 18,4 triliun dengan target penyerapan tenaga kerja 540 tenaga kerja tersebar di 34 provinsi.
Untuk ketahanan pangan pemerintah menghabiskan anggaran Rp 31,2 triliun yang terbagi dalam kementerian/lembaga sebesar Rp 25,2 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 6 triliun.
Anggaran ketahanan pangan digunakan untuk membangun jaringan irigasi pada areal sawah seluas 47.119 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi pada areal sawah seluas 153.333, dan pembangunan 35 unit bendungan.
Untuk dukungan UMKM pemerintah membelanjakan Rp 24 triliun yang terbagi dalam KUR tersalur Rp 341,9 triliun untuk 7,1 debitur; nilai penjaminan UMKM sebesar Rp 53,1 triliun untuk 2,5 juta debitur, dan nilai penjaminan korporasi Rp 5,2 triliun untuk 68 debitur.
Sementara untuk insentif usaha/pajak pemerintah menggunakan anggaran Rp 16,7 triliun Insentif diberikan bagi industri terdampak, penurunan tarif pajak penghasilan badan, pembebasan pajak penghasilan impor, PPnBM DTP kendaraan bermotor, PPN DTP Perumahan. [rna/CKZ]
