NIAS.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Profesi akuntan memiliki peran strategis dalam memastikan kepercayaan dan akuntabilitas data keuangan negara, yang menjadi fondasi bagi keberhasilan pembangunan ekonomi jangka panjang.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada acara HUT ke-68 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan IFAC Connect Asia Pacific 2025, yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Baca Juga:
PwC PHK 1.500 Karyawan di AS
Indonesia memiliki visi-misi menjadi Indonesia Emas 2045 sebagai sebuah negara yang maju, makmur dan berdaya saing. Untuk mewujudkannya, kontribusi nyata dari profesi akuntan sangat diperlukan.
Wamenkeu Suahasil menegaskan bahwa profesi akuntan yang terpercaya dan adaptif akan menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pengelolaan anggaran negara yang efektif dan transparan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
“Tantangan terbesar adalah kita terus berusaha membuat perekonomian kita itu trustworthy. Kita memproduksi, kita melakukan kegiatan ekonomi, melaporkannya dengan baik, dengan sangat terpercaya. Kemudian, dengan laporan yang terpercaya itu kita bisa memastikan bahwa seluruh stakeholder termasuk investornya, termasuk masyarakatnya, termasuk pengambil kebijakannya, itu memahami dan mempercayainya sebagai bagian untuk pengambilan keputusannya,” terang Suahasil Nazara, dilansir dari laman kemenkeugoid, Minggu (7/12/2025).
Baca Juga:
Pemerintah Buka Blokir Anggaran Rp86,6 Triliun untuk Percepat Belanja K/L
Pencapaian tujuan Indonesia Emas 2045 juga tidak lepas dari kemampuan akuntan untuk mendukung kebijakan fiskal yang responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, baik domestik maupun global.
Selain itu, keberlanjutan ekonomi yang inklusif membutuhkan akuntan yang dapat menyediakan data dan analisis yang akurat serta transparan, yang sangat dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien.
Suahasil menambahkan bahwa standar akuntansi yang digunakan oleh para akuntan harus terus disesuaikan dengan kondisi yang berkembang, tidak hanya dibuat sekali. Isu-isu seperti ESG (Environmental, Social, and Governance) dan keberlanjutan (sustainability) menjadi sangat penting. Standar akuntansi ini dapat membantu kebijakan fiskal dalam fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi, dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.