Nias.WahanaNews.co | Isu reshuffle (perombakan) kabinet pemerintahan Jokowi-Amin kembali mencuat seiring pergantian Panglima TNI dari Marsekal Hadi Tjahjanto ke Jenderal Andika Perkasa.
Sejumlah kursi kementerian dikabarkan bakal dikocok ulang.
Baca Juga:
Bakal ada Reshuffle, Jokowi Disarankan Angkat Relawan jadi Menteri
Ada beberapa kursi yang akan diisi nama baru.
Termasuk kursi Wakil Menteri ESDM yang kabarnya juga sudah disiapkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi lewat Perpres baru.
Seiring kabar reshuffle itu, bebeberapa nama diisukan akan mengisi kursi menteri di kabinet.
Baca Juga:
Demokrat Beberkan 3 Poin dari Pertemuan SBY-Jokowi di Istana Bogor
Termasuk Marsekal Hadi Tjahjanto yang disebut-sebut bakal menjadi Kepala Staf Kepresidenen (KSP) atau di kursi Menko Polhukam.
Adapula kabar masuknya kader Partai Amanat Nasional (PAN) seiring bergabungnya partai besutan Zulkifli Hasan itu ke koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin sejak 2 bulan lalu.
Merujuk pada kebiasaan Presiden Jokowi melakukan reshuffle, Rabu (8/12/2021) disebut-disebut akan menjadi hari dilakukannya reshuffle.
Dalam penanggalan Jawa, hari tersebut bertepatan dengan Rabu Pon.
Selama ini, Rabu Pon atau Rabu Pahing dikenal sebagai “hari baik” yang dipilih Jokowi untuk membuat keputusan penting, termasuk reshuffle kabinet.
Isu reshuffle pada awal Desember itu awalnya disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid.
Ia menyebut bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle pada Desember ini.
"Ya, hilal akhir tahun atau awal tahun. Desember," kata Jazilul, Jumat (19/11/2021).
Isu itu ternyata juga didengar oleh PAN.
Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, mengamini kabar Jokowi berencana reshuffle pada 8 Desember 2021 itu.
“Saya dengar juga isunya begitu. Katanya sih [Rabu pon]. Tapi kan itu hak prerogatif Pak Jokowi,” kata Yandri di Gedung DPR, Senayan, Selasa (30/11/2021).
Yandri mengatakan, pihaknya akan mengikuti kapan pun Jokowi ingin mengadakan reshuffle kabinet.
PAN sendiri sudah menyiapkan kader untuk mengisi kursi kabinet jika diminta.
Sosok tersebut di antaranya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir, dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.
“Kalau PAN itu manut sajalah, kapan mau reshuffle. Kalau pun diajak, kita sudah siapkan kader. Sudah sering saya sampaikan,” ungkap Yandri.
“Ada Ketum kan, Bang Zul, ada Mas Tris (Soetrisno Bachir), Ketua DPP, ada Sekjen PAN, gitu, dan nama-nama lain. [Tapi] tentu kalau ada reshuffle, kalau Pak Jokowi minta kader PAN, tentu kita usulkan nama yang diminta oleh Pak Jokowi,” tambah dia.
Yandri menegaskan, kader-kader PAN akan mengikuti apa pun keputusan Jokowi.
Termasuk jika Zulkifli Hasan dipilih menjadi menteri.
“Ya bukan masalah mau atau enggak. Kita tunggu kebijakan Pak Jokowi dulu, iya dong. Tapi dari sisi yang saya sampaikan tadi, kalau diminta ada Bang Zul, Mas Tris, ada Sekjen PAN, dan lain-lain,” terang dia.
Yandri menekankan pihaknya hanya menyiapkan kader dan belum ada arahan terkait pos menteri mana yang berpotensi diisi oleh kader partainya.
“Belum tahu. Saya kalau masalah posisi, pos mana, belum tahu. Kok pengennya PAN? PAN itu enggak pakai penginnya yang mana. Kita tunggu dari Pak Jokowi aja. Kan, prerogatif Pak Jokowi. Bukan milih posisi atau mau di mana. Kita tunggu saja, gitu. Kita percayakan ke Pak Jokowi,” tegas dia.
Di sisi lain, Yandri menerangkan keinginan PAN masuk ke kabinet Jokowi adalah permintaan dari kader parpol di berbagai provinsi.
“Banyak kader PAN yang siap membantu pemerintahan Pak Jokowi dan PAN memang sudah, dari hasil Rakernas kemarin, kompak permintaan dari seluruh Indonesia, meminta memang bergabung dengan pemerintah. Jadi bukan maunya DPP, tapi seluruh provinsi meminta PAN bergabung dengan pemerintah,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani, mengklaim pihaknya belum mengetahui kabar terkait rencana Presiden Jokowi melakukan kocok ulang kabinet pada Desember 2021 ini.
"Reshuffle? Saya tanya tokek Istana dulu. Enggak ada sampai sekarang, di WA (WhatsApp) group enggak ada itu yang ngomongin soal ini," canda Arsul di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).
Arsul lantas menjelaskan kebiasaan Jokowi saat berencana melakukan reshuffle kabinet.
Jokowi, kata dia, tak pernah membahas reshuffle dengan para pimpinan Parpol koalisi sejak jauh-jauh hari.
Melainkan dibicarakan saat berdekatan dengan waktu pengumuman reshuffle.
Baginya, kebiasaan itu terus berulang selama PPP bergabung dalam koalisi Jokowi.
"Reshuffle itu kalau pengalaman saya yang kemarin-kemarin, tidak pernah diomongkan Pak Jokowi, termasuk dengan pimpinan parpol jauh-jauh hari. Enggak pernah," terangnya.
Ia menjelaskan bahwa Jokowi mengumumkan ke pimpinan parpol paling cepat 2 x 24 jam menjelang reshuffle.
Pengumuman itu pun hanya disampaikan kepada parpol yang menterinya berkaitan langsung dengan reshuffle.
"Kalau yang terkena reshuffle itu menteri dari partai A, ya partai B enggak diajak ngomong, kan begitu," papar Arsul. [CKZ]
