WahanaNews-Nias | Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap momentum bagi partainya untuk mengumumkan sosok calon presiden pada Pemilu 2024 nanti.
Dalam hal ini, Hasto berkaca pada pengalaman ketika Joko Widodo (Jokowi) diumumkan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri sebagai calon presiden untuk pemilu 2014 silam. Kala itu Jokowi masih Gubernur DKI Jakarta.
Baca Juga:
Hadiri Bulan Bung Karno 2023, Ganjar Pranowo: Semua Cawapres Masih Memiliki Kesempatan yang Sama
"Kalau kita lihat pengalaman, Pak Jokowi diumumkan pada 6 Maret 2014 oleh Ibu Mega. Dan pemilunya pada bulan Juni. Sehingga kalau analoginya itu, ya kira-kira Juni tahun depan, pas bulan Bung Karno [Proklamator dan Presiden pertama RI Sukarno], di situ (umumkan calon presiden)," kata Hasto di kampus UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (10/10) dilansir Martabat.WahanaNews.co.
Sementara siapa nama yang akan diusung, Hasto menegaskan Megawati yang akan jadi penentunya.
Sebagai informasi, dari kalangan internal PDIP saat ini setidaknya ada dua nama yang mencuat bakal jadi capres untuk Pemilu 2024. Pertama adalah Ketua DPR Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDIP sekaligus putri dari Megawati.
Baca Juga:
Ganjar Hadiri Acara Puncak BBK 2023: Semua Cawapres Memiliki Kesempatan yang Sama
Kedua adalah Ganjar Pranowo, kader PDIP yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah.
Komitmen PDIP
Hasto mengatakan PDIP di 2024 nanti berkomitmen mengusung sosok yang mampu membawa Indonesia menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu, menurutnya figur itu adalah pemimpin yang ideologis, yang memiliki kemampuan teokratis, rekam jejak sejarah yang panjang, dan kuat.
Figur itu pun, sambung Hasto, mesti ditopang oleh kekuatan kolektif partai politik demi mengantisipasi salah satunya 'tsunami' politik. Ia bercerita usai Pilpres 2014 silam, pasangan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kala memerlukan setidaknya 1,5 tahun hanya untuk mengonsolidasikan kekuasaan akibat Parlemen dikuasai parpol non pendukung.
"Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif dan juga mayoritas dukungan Presiden dari rakyat 50 persen plus 1 tercermin juga di parlemen," kata Hasto.
"Itu perlu negosiasi, itu perlu jalan-jalan sehat, perlu naik kuda bersama dan sebagainya. Sekarang perlu naik perahu karena Jakarta banjir," sambungnya.
Hasto turut menekankan soal momentum, di mana kini Presiden Jokowi masih punya dua tahun sisa jabatan hingga 2024. Sementara, negara tengah menghadapi penurunan kondisi perekonomian dan harus segera diatasi.
"Jadi jangan dibawa ke kontestasi politik pemilu 2024 yang terlalu dini. Pak Jokowi masih Oktober 2024, masih cukup waktu untuk membuat legacy untuk kita dukung bersama mencetak prestasi setinggi-tingginya. Dan dalam konteks politik persoalan ekonomi ini yang paling berat," katanya. [tum/CKZ]
