WahanaNews-Nias | Buntut panas dingin hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan PBNU baru-baru ini, mengancam partai besutan Muhaimin Iskandar tersebut di Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.
Cabang NU di Banyuwangi dan Sidoarjo, Jawa Timur, yang menggelar acara deklarasi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin maju di Pilpres 2024, justru jadi polemik.
Baca Juga:
Pasca Dilantik Jadi Anggota DPR RI, H Sudjatmiko Tasyakuran Bareng Tim Pemenangan
Belakangan, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf geram dengan acara deklarasi tersebut. PBNU telah melayangkan surat resmi dan memanggil pengurus NU di dua wilayah itu untuk memberikan klarifikasi.
Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai kegeraman Gus Yahya, sapaan akrab Yahya Cholil Staquf, menjadi ancaman nyata bagi PKB di pemilu dan Pilpres 2024. Terlebih, melihat geliat Cak Imin yang berniat maju dalam pilpres.
Menurut Adi, pernyataan keras Gus Yahya sekaligus menegaskan NU ke depan tak lagi bisa menjadi bemper politik PKB.
Baca Juga:
Daftar Lengkap 580 Anggota DPR Terpilih 2024-2029 Bakal Ikuti Pelantikan Hari Ini
"Bukan ancaman. Itu nyata sudah bahwa PKB tidak bisa lagi menjadikan NU sebagai kendaraan politik mereka. Atau sebagai mesin politik mereka. Enggak bisa," kata Adi, kemarin, melansir wahananews.co.
Dia menyebut sinyal keretakan hubungan NU dan PKB saat ini menjadi pemandangan baru. Hubungan keduanya belakangan tak wajar sebab biasanya dua organisasi relatif cair.
Menurut Adi, Yahya Staquf lewat pernyatannya baru-baru ini ingin menegaskan bahwa NU saat ini tak lagi bisa digunakan sebagai kendaraan politik PKB.
"Kalau sebelumnya relatif cair, ya. Bahkan banyak lah, NU secara struktural juga banyak yang deklarasi. Dukung mendukung, kalau sekarang enggak bisa. Intinya Gus Yahya sekarang bukan orang Muhaimin," kata dia.
Meski di sisi lain, Gus Yahya tetap mempersilakan warga Nahdliyyin secara personal aktif dalam politik praktis.
Namun, menurut Adi, berpolitik secara personal tetap akan memberi posisi sulit bagi PKB sebab tak memberi legitimasi politik yang kuat pada publik.
"Dukungan personal itu legitimasi politiknya ke publik enggak terlampau kuat, karena dukungan orang per orang nggak kelihatan kekuatan politiknya," kata Adi. [CKZ]
