Berikut ini susunan kabinet Dewan Jenderal yang dipercaya oleh PKI:
Perdana Menteri: Jendral A.H. Nasution
Wakil Perdana Menteri/Menteri Pertahanan: Letjen Ahmad Yani
Menteri Dalam Negeri: R.M. Hadisubeno Sosrowerdojo (Politikus Partai Nasional Indonesia, Mantan Gubernur Jawa Tengah, Mantan Walikota Semarang)
Menteri Luar Negeri: Roeslan Abdulgani (Politikus Partai Nasional Indonesia)
Menteri Hubungan Perdagangan: Brigjen Ahmad Sukendro
Menteri/Jaksa Agung: Mayjen S. Parman
Menteri Agama: K.H. Rusli
Menteri/Panglima Angkatan Darat: Mayjen Ibrahim Adjie (Pangdam Siliwangi waktu itu)
Menteri/Panglima Angkatan Laut: tidak diketahui
Menteri/Panglima Angkatan Udara: Marsekal Madya Rusmin Nurjadin
Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian: Mayjen Pol. Jasin.
Peter Kasenda dalam Kematian DN Aidit dan Kejatuhan PKI (2016) menulis, Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit memimpin badan rahasia dalam PKI dengan nama Biro Chusus (BC) PKI.
Baca Juga:
Jokowi Bersihkan Nama Soekarno dari G30S PKI
Badan ini dirancang sebagai intelijen yang menghimpun informasi dari para perwira militer simpatisan PKI. Pada zamannya, tiap partai dan kelompok politik punya jaringan serupa dalam militer.
Pembahasan dalam rapat BC PKI juga meliputi langkah menyikapi adanya isu Dewan Jenderal.
Informasi dari BC PKI berguna untuk menentukan keputusan PKI untuk bertindak sebelum kudeta terjadi atau menunggu.
Baca Juga:
PKI Bunuh Gubernur Jatim di Ngawi
Berdasarkan rapat dengan para perwira militer, Kepala BC PKI Syam Kamaruzaman menyimpulkan pihak militer siap melancarkan langkah untuk mencegah kudeta Dewan Jenderal.
PKI menyusun langkah dengan cara menculik sejumlah jenderal yang disebut akan melakukan kudeta untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno.
Sayangnya, persiapan dan koordinasi tak dilakukan dengan matang. PKI mengira pihaknya hanya membantu tentara. Sebaliknya, tentara mengira mereka hanya mengikuti PKI.
