WahanaNews-Nias | Menteri BUMN Erick Thohir menyasar transaksi belanja BUMN terhadap produk UMKM Rp 50 triliun di tahun 2023. Erick optimis target tersebut bisa dicapai melalui platform Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM).
PaDi UMKM telah membukukan transaksi sebesar Rp 24,4 triliun sepanjang 2022 lalu, dan telah melibatkan sekitar 40 ribu UMKM dan 92 BUMN serta anak usaha BUMN.
Baca Juga:
Kredit UMKM Tanpa Jaminan dan Bunga di Kukar Jadi Rujukan Daerah
"Yang utama adalah PaDi UMKM itu kan bagaimana supaya BUMN itu difasilitasi bertemu dengan UMKM di platform tersebut. Harapannya BUMN untuk keperluan maupun operasinya itu belanjanya ke UMKM," kata Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting usai membuka Bazar UMKM BUMN di Sarinah, Kamis (26/1).
Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan Kementerian BUMN adalah dengan menetapkan belanja BUMN sebesar Rp 14 miliar ke bawah bisa mengutamakan UMKM. Di samping, adanya perintah Erick Thohir untuk belanja di bawah Rp 200 juta yang perlu melibatkan usaha mikro dan kecil.
"Itulah harapan kita supaya BUMN ini benar-benar sudah tau lah, terlatih harus belanja produk dalam negeri dan utamanya produk UMKM," paparnya.
Baca Juga:
Gawat! Korban PHK di Indonesia Tembus 64 Ribu, 3 Sektor Utama Paling Terdampak
Diketahui, belanja produk lokal bukan hanya berlaku bagi BUMN saja. Tapi, menyasar sejumlah pos-pos belanja dari Kementerian dan Lembaga, serta belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pengawasan
Loto menyebutkan, ke depannya bakal ada pengawasan atau monitoring, yang bertujuan agar belanja BUMN benar-benar menyerap produk UMKM.
"Ya kan kita monitor memang. Jadi kami memberikan laporan ke setiap manajemen 'ini lho belanja kamu setiap bulan, produk-produk dalam negeri maupun produk UMKM'," ungkap Loto.
Loto juga mendorong adanya bantuan kepada UMKM untuk bisa memastikan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) atas produknya. Sehingga, bisa masuk sebagai syarat untuk dibeli oleh BUMN.
"Memang saat ini kita berusaha untuk mendorong supaya umkm juga punya prodaknya itu difasilitasi sertifikasi TKDN, ketauan kandungan dalam megerinya. Tapi kandungan-kandungan dalam negeri UMKM seperti ini apalagi produk makanan resources dari kekayaan lokal, mungkin hampir 80 persen udah dari lokal," terangnya. [rgo/CKZ]
