WahanaNews-Nias | Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri musyawarah nasional (Munas) Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI). Di forum itu kembali Luhut mendapatkan keluhan soal rendahnya harga tandan buah segar alias TBS sawit di tingkat petani.
Hal ini diungkapkan Luhut lewat unggahan terbaru di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan. Lewat kehadirannya di acara Munas AKPSI, Luhut bilang dirinya ingin mendengar lebih banyak keluhan soal tata kelola industri sawit dari perwakilan masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah.
Baca Juga:
GAPKI Desak Pembentukan Badan Sawit Nasional di Bawah Pemerintahan Prabowo
“Saya hanya ingin lebih banyak mendengar keluhan sekaligus saran dari seluruh perwakilan masyarakat yang hadir. Pertanyaan yang paling banyak adalah 'kapan kiranya harga TBS di tingkat petani dapat naik?” ungkap Luhut, dikutip Minggu (17/7/2022).
Merespons pertanyaan bertubi-tubi soal rendahnya harga TBS sawit, Luhut pun mengungkapkan langkah yang akan diambil pemerintah untuk menstabilkan harga TBS. Langkah itu adalah mempercepat ekspor kelapa sawit.
Pihaknya akan mengupayakan agar perusahaan kelapa sawit bisa lebih cepat melakukan ekspor. Harapannya, perusahaan kelapa sawit bisa menyerap lebih banyak TBS dari petani, harganya pun akan perlahan naik.
Baca Juga:
Harga CPO Naik Signifikan, Dorong Pertumbuhan Ekspor Indonesia
"Saya terus menyampaikan bahwa kami akan terus membuka keran ekspor supaya harga TBS dapat kembali naik secara perlahan," kata Luhut.
Dalam acara itu, Luhut juga mengaku sedikit teringat masa-masa ketika minyak goreng langka di pasaran. Dia bilang hal itu terjadi karena tata kelola sawit nasional yang bermasalah.
"Kita tentu tidak ingin hal tersebut terulang kembali," katanya.
Apalagi, kelapa sawit, menurut Luhut adalah sumber devisa strategis Indonesia. Saat ini pemerintah juga melakukan serangkaian audit industri kelapa sawit untuk memperbaiki tata kelolanya.
"Karena itu, kita akan melakukan yang belum pernah dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, yaitu mengaudit seluruh perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia sehingga kita bisa mendapatkan data dan informasi secara komprehensif tentang industri Kelapa Sawit," ujar Luhut.
Selain mempercepat ekspor dan memperbaiki tata kelola sawit, Luhut bilang pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru berupa pembukaan pabrik kelapa sawit di daerah penghasil. Pabrik itu akan dikelola pemerintah sehingga tak ada lagi permainan harga TBS di tingkat petani.
Pemerintah ke depan berkewajiban membuka pabrik kelapa sawit bila ada daerah yang memilliki lahan seluas 7500 hektare. Hal ini dilakukan agar tidak ada permainan harga TBS di tingkat petani. [rin/CKZ]
