WahanaNews-Nias | Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya belum mendapatkan keputusan akhir perihal adanya rencana kenaikan harga BBM subsidi.
Erick ikut buka suara perihal sinyal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 90 atau Pertalite.
Baca Juga:
Ultimatum Keras Setelah Kekalahan Telak Timnas dari Jepang, Erick Thohir Ancam Mundur dari PSSI
"Itu kan masih dibahas belum ada keputusannya dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan dan ESDM. Kalau keputusannya ada, baru ada penugasan ke Pertamina, sampai hari ini saya sebagai Menteri BUMN belum mendapatkan keputusan itu, kita tunggu saja sampai mana," ungkap dia saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (16/8) dilansir dari Alperklinas.WahanaNews.co.
Yang terang, kata Erick, kebijakan adanya kenaikan harga BBM Pertalite ini masih ada di tangan pemerintah. Saat ini yang Erick tahu, nilai subsidi energi tinggi atau menembus Rp 502 triliun.
"Tadi kan angkannya dari Rp 502 ke 300 berapa triliun kan ya. Tapi kan kita black and whitenya, kita belum dapat penugasann kita kan selalu mendpat penugasan," tandas Erick.
Baca Juga:
Menteri BUMN Angkat Kembali Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PT PLN
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyampaikan pemerintah saat ini masih membahas mengenai rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. Hal tersebut seiring dengan kenaikan harga minyak mentah di pasar global.
Menurut Arifin, terkait rencana kenaikan harga BBM masih dikoordinasi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Namun yang pasti, ia berharap dalam waktu dekat ini akan terjadi penyesuaian harga BBM Pertalite.
"Mudah mudahan (segera). Karena harus sosialisasi dulu," ujarnya usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Senin (16/08).
Selain itu, pemerintah kata dia juga masih berupaya merampungkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta petunjuk teknis pembelian Pertalite selesai pekan ini. Aturan tersebut nantinya akan menjadi dasar kebijakan pembatasan pembelian BBM Pertalite.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto sebelumnya khawatir rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini tengah digulirkan oleh pemerintah dapat berdampak pada daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi. Hal tersebut menyusul sikap Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang tidak memberikan rekomendasi penambahan kuota Pertalite dan Solar untuk tahun ini.
Menurut Sugeng pemerintah perlu mempertimbangkan ulang rencana kenaikkan harga BBM. Mengingat tanpa kenaikan saja, dampak akibat pandemi covid-19 sudah luar cukup biasa bagi perekonomian RI.
"Sejauh ini komisi VII tetap memperlihatkan dan fokus bagaimana kemampuan daya beli masyarakat. Komisi VII sejujurnya takut sekali kalau BBM naik dan listrik akan mempengaruhi harga barang dan jasa yang luar biasa naik, karena tanpa kenaikan harga BBM saja kita sudah merambat naik, itu yang harus kita tekankan," ujar Sugeng sebelum Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Senin (16/08/2022).
Alih-alih untuk menaikkan harga BBM, Sugeng lebih setuju pemerintah mengimplementasikan segera kebijakan pembatasan pembelian BBM Pertalite maupun Solar subsidi. Misalnya untuk BBM jenis Pertalite hanya diperuntukkan untuk transportasi umum seperti angkot, kendaraan roda dua, kemudian untuk Solar diperuntukkan untuk angkutan truk logistik.
"Karena solar subsidinya tinggi sekali, dijual Rp 5.500 per liter padahal biaya produksi Rp 15.000, Pertalite dijual Rp 7.650 harga keekonomiannya Rp 17.000 ini memang terjadi kesenjangan yang luiar biasa maka pemakaian secara volume harus tepat sasaran, banyak metode agar tepat sasaran, subsidi digunakan untuk masyarakat tidak mampu dan industri kecil dan menengah," kata dia. [tum/CKZ]
