NIAS.WAHANANEWS.CO, Magelang - Para kepala daerah dari PDIP dikabarkan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah dan kini sudah mulai bergabung dalam kegiatan tersebut.
"Saya dengar ikut semua sekarang," ungkap Zulhas kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip WAHANANEWS.co, Minggu (23/2/2025).
Baca Juga:
Kader PDI-P Antusias Ikut Retreat, Ini Hasil Lobi Pramono Anung ke Kemendagri
Zulhas menegaskan bahwa retreat merupakan agenda penting untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menilai perlu adanya keselarasan terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, ketidaksepahaman dalam satu tim dapat menghambat jalannya kebijakan Presiden.
"Ini satu tim, satu kesatuan, dari Presiden sebagai komandan hingga ke tingkat lurah dan desa. Rakyat sudah memberikan mandat kepada Presiden, jadi semuanya harus selaras," ungkapnya.
Baca Juga:
Mendagri Izinkan Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat, tapi Tanpa Status Kelulusan
Ketua Umum PAN itu juga menekankan bahwa retreat bertujuan menyatukan visi dan misi pemerintahan, bukan sekadar agenda partai tertentu.
"Misalnya kita ingin swasembada pangan, irigasi harus diawasi bupati, sudah dibangun atau belum, dan saat panen apakah desa serta kecamatan turut mengelola. Semua ini harus satu kesatuan. Retreat adalah cara terbaik untuk menyamakan persepsi dan bukan untuk kepentingan partai, melainkan rakyat," jelasnya.
Hingga Sabtu, sebanyak 55 kepala daerah dari PDIP telah bersiap di Magelang, menunggu arahan dari DPP PDIP terkait jadwal pasti mereka mengikuti retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan kesiapan mereka.
"Mas Pram (Pramono Agung) sudah menjelaskan bahwa kami siap mengikuti retreat dan tinggal menunggu waktu yang ditentukan," kata Hasto pada Sabtu (22/2/2025).
Dari 55 kepala daerah tersebut, dua di antaranya merupakan gubernur, yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster, sementara sisanya terdiri atas bupati dan wali kota. Mereka masih menunggu kepastian kapan dapat bergabung dalam agenda retreat tersebut.
Hasto juga menyebut bahwa PDIP tengah melakukan komunikasi intens dengan pemerintah dan penyelenggara. "Makanya semua tetap standby di sini. Komunikasi terus berlangsung, diwakili oleh Mas Pram dengan pemerintah dan penyelenggara," tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/2/2025).
Keputusan ini muncul setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK terkait kasus buron Harun Masiku.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai bahwa langkah Megawati bisa dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap Presiden Prabowo Subianto, mengingat retreat merupakan salah satu program unggulan Prabowo.
Adi menegaskan bahwa jika PDIP merasa tidak terima atas penahanan Hasto, seharusnya mereka menempuh jalur hukum, bukan melakukan aksi politik dengan melarang kadernya menghadiri retreat.
"Secara prinsip, retreat ini penting. Kepala daerah PDIP harusnya melihat diri mereka sebagai pejabat publik, bukan sekadar petugas partai. Jika PDIP tidak terima dengan penahanan Hasto, maka perlawanan harus dilakukan melalui jalur hukum, bukan dengan aksi politik seperti boikot ini," tegasnya.
Menurut Adi, banyak kepala daerah PDIP sebenarnya ingin mengikuti retreat di Magelang. Hal ini terlihat dari puluhan kader yang sudah berada di lokasi, menunggu arahan lebih lanjut.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
