WahanaNews.co | Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Arjuna Putra Aldino mengungkapkan, saat ini penegak hukum dan semua elemen masyarakat harus mewaspadai gerakan kebangkitan khilafah.
Peringatan itu ia sampaikan karena adanya perayaan, dan konvoi khilafah di Cawang, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
Khilafatul Muslimin Lakukan Hidden Crimes, Artinya Apa Sih?
“Kami hanya mengingatkan agar kita tidak mudah melupakan sejarah, bahwa konvoi hingga kampanye terbuka tentang kebangkitan khilafah islamiyah jika tidak ditangani secara serius bisa menjadi embrio kebangkitan mewujudkan Negara Islam Indonesia (NII) yang pernah ada dalam sejarah Indonesia,” ungkap Arjuna, dalam keterangan tertulis, Rabu (1/6/2022) mengutip wahananews.co.
Menurutnya, sebagaimana sejarah, pendiri dan pengikut NII berupaya keras ingin mendirikan negara Islam dan memiliki keyakinan yang kukuh bahwa dirinya tengah berjuang menjalankan perintah Tuhan.
Namun, lanjutnya, dalam pengadilan mahkamah darurat perang pada 14 hingga 16 Agustus 1962, para pendiri dan pengikut NII terbukti merencanakan menggulingkan pemerintahan Republik Indoensia yang sah.
Baca Juga:
Khilafatul Muslimin Punya Universitas, Lulusannya Sarjana Apa?
“Gerakan ini tidak bisa diremehkan dan tidak bisa ditolerir. Karena mereka bersikukuh melakukan gerakan separatis mendirikan negara islam adalah menjalankan perintah Tuhan. Apalagi dalam sejarahnya secara hukum telah terbukti memiliki rencana menggulingkan Pemerintah Indonesia yang sah yang bersendikan Pancasila,” tegas Arjuna.
Arjuna juga mengungkapkan, menurut sejarahwan Jerman Holk H. Dengel, gerakan NII di Jawa Barat di tahun 1950-an telah bekerja sama dengan tentara APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang dikomandoi oleh Westerling.
Bahkan, Dengel menemukan bukti, bahwa gerakan NII waktu itu tengah merintis hubungan diplomatik dengan pemerintah Amerika Serikat (AS), dan Amerika Serikat sempat mengirimkan utusan untuk membicarakan kemungkinan bantuan AS kepada NII. Tapi utusan tersebut berhasil ditangkap pemerintah RI.
“Hasil riset dan temuan para sejarahwan tentang pola dan relasi gerakan NII perlu menjadi perhatian para pemangku kebijakan. Pasalnya, terbukti gerakan mereka bukan semata-mata bersifat lokal, namun transnasional, rawan menjadi proxy ditengah percaturan geopolitik global,” jelas Arjuna
Ia juga menyoroti kasus baiat NII yang baru saja terjadi di Sumatera Barat. Di mana katanya, NII telah membangun Cabang, hingga rutin merekrut dan melatih pasukan.
Densus 88 menemukan bahwa anggota NII mencapai 1.125 orang, di mana sekitar 400 orang di antaranya merupakan personel aktif dan selebihnya nonaktif (sudah berbaiat namun belum aktif dilibatkan dalam kegiatan NII) yang sewaktu-waktu bisa diaktifkan apabila perlu.
Lanjutnya, NII Cabang IV/Padang terbagi dalam 5 ranting/UD yang masing-masing beranggota sekitar 200 orang. Dari jumlah total di Sumatera Barat, 833 orang tersebar di Kabupaten Dharmasraya dan 292 orang di Kabupaten Tanah Datar.
“Ini bukan main-main. Mereka tengah menyiapkan kekuatan. Dan kekuatan ini bisa kapan saja akan meledak, bisa melakukan gerakan separatis jika tidak diantisipasi. NII adalah ancaman serius bangsa Indonesia hingga dekade mendatang. Semua elemen masyarakat harus waspada,” tutup Arjuna.
Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video menampilkan konvoi puluhan orang bermotor, membawa atribut berupa poster hingga bendera bertuliskan 'Khilafatul Muslimin'.
Salah satu poster yang mereka bawa bertuliskan "Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah".
Disebut-sebut, konvoi para pemotor berseragam didominasi warna hijau itu terjadi di Cawang, Jakarta Timur, pukul 09.14 WIB pada Minggu, 29 Mei 2022.
Menanggapi itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Duluan menegaskan, aksi tersebut menyalahi aturan berlaku.
"Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga apa yang menjadi ketentuan di dalam perundang-undangan kita bahwa bangsa Indonesia ini bukan berdasarkan khilafah. Jadi Polda Metro Jaya tentunya akan mendalami video tersebut," tegas Duluan.
Sementara itu, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Ahmad Nurwakhid menekankan, visi kelompok yang diduga bagian dari Khilafatul Muslimin tersebut sama dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Kampanye ini sebenarnya memiliki visi dan ideologi yang sama dengan HTI yang telah dibubarkan oleh pemerintah," beber Ahmad. [rin/CKZ]
