NIAS.WAHANANEWS.CO, Gunungsitoli - Para Ketua DPRD se-Indonesia mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Retret ini berlangsung 5 hari, dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Ace Hasan Syadzily, pada Rabu (15 April 2026).
Kegiatan retret ini dimulai sejak 15 April 2026. Diinformasikan penutupan KPPD atau retret ini dijadwalkan pada Minggu 19 April 2026, dan akan dihadiri langsung Presiden RI Prabowo Subianto.
Baca Juga:
PDIP Klaim Tidak Pernah Melarang Kepala Daerah Ikuti Retreat, Prabowo-Mega Tidak Ada Masalah
Kegiatan retret ini juga turut diikuti oleh Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Adrianus Zega.
Adrianus Zega mengatakan bahwa KPPD ini menjadi forum strategis untuk memperkuat wawasan kebangsaan, kapasitas kepemimpinan, serta sinergi antarpimpinan DPRD seluruh Indonesia dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Adapun tema utama pada kegiatan KPPD ini adalah "Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045".
Baca Juga:
Basarah Tegaskan Ketua Umum PDIP, Tak Pernah Larang Kepala Daerah Ikut Retret
"Tujuan utama mengikuti KPPD ini untuk meningkatkan kapasitas lembaga DPRD dalam menjalankan tupoksi, guna mendorong pemerintah daerah menyinergikan program nasional yaitu Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata Adrianus Zega, kepada Nias.WahanaNews.co, melalui pesan WhatsApp, Sabtu (18/4/2026).
Menurutnya, Indonesia Emas 2045 hanya dapat tercapai bila program daerah selaras dengan Asta Cita. Karena itu, penguatan kelembagaan DPRD menjadi kunci.
"Apabila kelembagaan DPRD kuat, maka dapat mendukung pemerintah daerah dalam menyukseskan program daerah guna mendukung program nasional," ujarnya.
Dalam KPPD, turut dibahas peran DPRD dan hubungannya dengan pemerintah daerah, termasuk ketidaksinkronan antara UU MD3 dengan UU Pemerintahan Daerah terkait kapasitas DPRD di provinsi dan kabupaten - Kota.
Beberapa menteri juga memaparkan program pemerintah agar seluruh pimpinan DPRD memiliki pemahaman yang sama.
Salah satu isu yang mengemuka adalah penerapan otonomi daerah yang dinilai semakin sentralistik.
"Akhir-akhir ini kewenangan daerah makin ditarik ke pusat. Ini terlihat dari pemotongan TKD (Transfer ke Daerah), padahal sejumlah kewenangan wajib dan pilihan tetap diserahkan ke daerah, namun dananya tidak ikut diturunkan dan justru dilaksanakan pemerintah pusat," ungkap Adrianus.
Politisi PDIP itu menegaskan bahwa pemotongan TKD harus menjadi pembelajaran bagi daerah agar tidak terus bergantung pada dana transfer pusat.
"Penguatan fiskal daerah perlu didorong melalui inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pembiayaan lain yang bisa direncanakan pemerintah kota," ujarnya.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Gunungsitoli untuk bersatu menghadapi tantangan fiskal.
"Mari kita dukung pemerintah kota dengan memberi dukungan pada program-program inovatif dan turut mendorong upaya peningkatan PAD," tambahnya.
Keikutsertaan Adrianus Zega dalam KPPD atau retret diharapkan dapat memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah serta membawa semangat kolaborasi untuk mewujudkan Gunungsitoli Hebat. [CKZ]
