WahanaNews-Nias | Pengamat Kebijakan Publik dari UIN Alauddin Makassar, Jalaluddin B mengapresiasi keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap wilayah Indonesia timur yang dulu kurang diperhatikan.
Padahal, sumber kekayaan Indonesia sebagian besar ada di wilayah timur.
Baca Juga:
Tinjau Bendung Karangtalun, Menteri Dody Optimalkan Infrastruktur Irigasi untuk Dukung Ketahanan Pangan
Pergeseran investasi dari wilayah barat ke timur bukanlah sesuatu yang mengagetkan, karena sumber daya alam di timur Indonesia sangat melimpah, namun belum dikelola secara baik. Dengan meratanya pembangunan infrastruktur, Indonesia Timur mulai dilirik oleh investor, baik investor domestik maupun asing.
“Pada dasarnya investasi yang diberikan ke wilayah timur itu niatnya baik dan positif. Paling tidak telah timbul kesadaran ekualitas dari pemerintah saat ini terhadap Barat dan Timur yang dulu sangat mustahil didapatkan,” kata Jalaluddin B, Minggu (4/12).
Dikatakan akademisi UIN Alauddin Makassar itu, niat baik Pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia perlu diapresiasi, meski pemerataan tersebut baru dimulai sekarang. Namun, Jalaluddin B berharap sistem pemerataan dan pembangunan infrastruktur harus berkeadilan, yakni dinikmati oleh masyarakat kelas bawah juga.
Baca Juga:
Wamen Diana: Pembangunan Bendungan yang Merata Penting untuk Dukung Swasembada Pangan, Energi, dan Air
“Saya melihat niat dan upaya untuk meratakan pembangunan itu perlu diapresiasi walaupun dirasa sangat telat. Namun, perlu diingat prinsip pembangunan itu adalah mengubah sudut pandang si miskin, agar bisa bergerak seperti si kaya dan pada akhirnya memiliki kesempatan yang sama untuk memeroleh kesejahteraan yang sama,” ujarnya.
“Tepatnya, pemerintah lewat kebijakan pembangunannya mencoba melakukan pemerataan infrastruktur ke semua daerah yang ada di Indonesia,” sambungnya.
Menurut Jalaluddin B, pemerataan infrastruktur ini terus ditingkat lagi karena sebagian wilayah timur belum tersentuh pembangunan. Namun, keberpihakan dan perhatian Pemerintah tidak semata-mata pada infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat atas, tetapi juga bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
