"Nantinya, usulan tersebut akan diserahkan kepada DPR dan pemerintah," sambungnya.
Selain itu, Bagja juga mengingatkan kepada Bawaslu daerah yang nanti akan memberikan keterangan di MK, agar menyusun keterangan dengan sebaik-baiknya.
Baca Juga:
Bawaslu Sumbar Siapkan Data dan Bahan Hadapi Sengketa Pilkada 2024 di MK
Dia juga meminta masukan kepada kepolisian dan kejaksaan jika terdapat kasus yang masuk dalam tindak pidana pilkada.
"Tidak bisa lagi, misalnya, hanya dengan menjawab tidak memenuhi syarat materiil saja, melainkan sudah ada petunjuk teknis yang menjelaskan tidak memenuhi syarat materiilnya tersebut," pungkas dia.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
