NIAS.WAHANANEWS.CO | PUBLIK kembali disuguhi tontonan yang mengiris hati sekaligus memicu kemarahan mendalam. Jagat maya dihebohkan oleh cuplikan video viral yang memperlihatkan seorang pria mirip oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Barat inisial SAG diduga sedang asyik mengisap narkotika jenis sabu-sabu.
Di dalam sebuah ruangan, dengan gestur tanpa beban, oknum yang seharusnya menjadi teladan masyarakat tersebut terlihat mengepulkan asap dari alat isap sabu alias bong.
Baca Juga:
Pria di OKU Selatan Aniaya Ibu dan Adik Kandung, Istri Ikut Terlibat
Tangkapan layar video seorang pria diduga mirip SAG oknum anggota DPRD Nias Barat sedang asyik menghisap sabu. [WAHANANEWS/FB @Bawa Desolo Wa'u]
Ironi ini melesat melampaui batas nalar sehat. DPRD, sebagai lembaga representasi formal struktural, dibentuk dengan mandat suci dari rakyat. Anggota dewan dipilih melalui bilik suara dengan harapan mereka menggunakan mulutnya untuk berbicara, menyuarakan jeritan kemiskinan, ketimpangan infrastruktur, serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat yang mereka wakili.
Baca Juga:
Skandal Sekda Labuhanbatu Memanas: Pemkab Mangkir, DPRD Rapat Internal
Namun, video singkat ini mereduksi seluruh muruah lembaga terhormat tersebut akibat ulah oknum. Mulut yang sedari awal diwakafkan untuk menyuarakan kepentingan rakyat, justru beralih fungsi menjadi cerobong asap barang haram.
Degradasi Moral dan Pengkhianatan Mandat Publik
Tindakan oknum anggota DPRD Nias Barat ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan sebuah bentuk pengkhianatan total terhadap mandat publik.
Ketika seorang pejabat publik terjebak dalam lingkaran hitam narkoba, legitimasi moralnya runtuh seketika. Bagaimana mungkin seorang legislator dapat merumuskan kebijakan daerah, menyusun anggaran publik, atau mengawasi jalannya pemerintahan jika kesadarannya sendiri telah digadaikan kepada zat adiktif?
Di tengah masyarakat, tindakan ini dicap sangat tidak terpuji dan memicu keprihatinan yang mendalam. Pejabat publik adalah figur percontohan (role model). Ketika seorang tokoh penting di daerah dengan mudahnya terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, dampak destruktifnya akan menjalar langsung ke mentalitas generasi penerus bangsa.
Kita sedang menghadapi ancaman riil bonus demografi yang terancam gagal akibat paparan narkoba. Anak-anak muda, khususnya di Nias Barat, disuguhi contoh moral yang rusak dari pucuk pimpinan mereka sendiri. Jika para penegak hukum dan pembuat kebijakan justru menjadi konsumen barang haram, ke mana lagi generasi muda harus mencari kompas moral?
Menatap Masa Depan: akankah Negara Semakin Rusak?
Pertanyaan krusial yang mengemuka hari ini adalah bagaimana masa depan daerah dan bangsa ini jika oknum-oknum anggota DPRD terus-terusan mengonsumsi narkoba jenis sabu? Jawabannya sudah pasti mengarah pada satu titik: kerusakan total institusi negara.
Narkoba merusak kemampuan kognitif, mengikis empati, dan memicu perilaku koruptif. Biaya konsumsi sabu yang mahal tidak jarang mendorong penggunanya untuk mencari sumber dana ilegal.
Bagi seorang pejabat, godaan terbesar adalah menyalahgunakan kekuasaan atau menyelewengkan uang rakyat demi memuaskan ketergantungan tersebut.
Jika kecanduan ini dibiarkan membusuk di dalam tubuh parlemen, maka produk kebijakan yang dihasilkan pun akan cacat, tidak lagi berpihak pada rakyat, dan berujung pada kehancuran tata kelola pemerintahan. Negara tidak akan pernah maju jika dipimpin oleh orang-orang yang akal sehatnya terpenjara oleh narkotika.
Mendesak Tindakan Tegas Tanpa Kompromi
Sebagai jurnalis muda, saya memandang kasus ini sebagai alarm keras bagi partai politik dan aparat penegak hukum. Partai Hanura, sebagai payung politik yang menaungi oknum tersebut, harus segera mengambil langkah konkret, tegas, dan transparan.
Penyelidikan internal tidak boleh sekadar menjadi tameng diplomasi untuk meredam amarah publik sementara waktu. Pemecatan secara tidak hormat harus segera dijatuhkan jika bukti-bukti otentik telah terpenuhi, tanpa perlu menunggu proses birokrasi yang berbelit-belit.
Di sisi lain, Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Polres Nias harus bergerak cepat melakukan tes urine, memeriksa keaslian video, dan memproses hukum oknum tersebut tanpa ada perlakuan khusus. Hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
Jika masyarakat biasa ditangkap dan dipenjara karena narkoba, maka seorang anggota dewan yang melanggar hukum pantas menerima hukuman yang jauh lebih berat karena ia memegang tanggung jawab moral dan sumpah jabatan.
Rakyat Nias Barat, dan seluruh rakyat Indonesia, tidak membutuhkan wakil rakyat yang pandai memproduksi asap sabu.
Kita membutuhkan perwakilan yang mampu memproduksi gagasan, kebijakan progresif, dan solusi nyata atas kemiskinan yang masih melilit daerah.
Sudah saatnya panggung politik dibersihkan dari para parasit moral. Jangan biarkan masa depan bangsa ini hancur berantakan hanya karena kita abai dan membiarkan mulut-mulut wakil rakyat terus mengisap kehancuran negara kita sendiri. [CKZ]
Penulis : Haogo Zega (Wartawan Muda)
