Dalam KPPD, turut dibahas peran DPRD dan hubungannya dengan pemerintah daerah, termasuk ketidaksinkronan antara UU MD3 dengan UU Pemerintahan Daerah terkait kapasitas DPRD di provinsi dan kabupaten - Kota.
Beberapa menteri juga memaparkan program pemerintah agar seluruh pimpinan DPRD memiliki pemahaman yang sama.
Baca Juga:
PDIP Klaim Tidak Pernah Melarang Kepala Daerah Ikuti Retreat, Prabowo-Mega Tidak Ada Masalah
Salah satu isu yang mengemuka adalah penerapan otonomi daerah yang dinilai semakin sentralistik.
"Akhir-akhir ini kewenangan daerah makin ditarik ke pusat. Ini terlihat dari pemotongan TKD (Transfer ke Daerah), padahal sejumlah kewenangan wajib dan pilihan tetap diserahkan ke daerah, namun dananya tidak ikut diturunkan dan justru dilaksanakan pemerintah pusat," ungkap Adrianus.
Politisi PDIP itu menegaskan bahwa pemotongan TKD harus menjadi pembelajaran bagi daerah agar tidak terus bergantung pada dana transfer pusat.
Baca Juga:
Basarah Tegaskan Ketua Umum PDIP, Tak Pernah Larang Kepala Daerah Ikut Retret
"Penguatan fiskal daerah perlu didorong melalui inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pembiayaan lain yang bisa direncanakan pemerintah kota," ujarnya.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Gunungsitoli untuk bersatu menghadapi tantangan fiskal.
"Mari kita dukung pemerintah kota dengan memberi dukungan pada program-program inovatif dan turut mendorong upaya peningkatan PAD," tambahnya.
