Apalagi, kelapa sawit, menurut Luhut adalah sumber devisa strategis Indonesia. Saat ini pemerintah juga melakukan serangkaian audit industri kelapa sawit untuk memperbaiki tata kelolanya.
"Karena itu, kita akan melakukan yang belum pernah dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, yaitu mengaudit seluruh perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia sehingga kita bisa mendapatkan data dan informasi secara komprehensif tentang industri Kelapa Sawit," ujar Luhut.
Baca Juga:
GAPKI Desak Pembentukan Badan Sawit Nasional di Bawah Pemerintahan Prabowo
Selain mempercepat ekspor dan memperbaiki tata kelola sawit, Luhut bilang pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru berupa pembukaan pabrik kelapa sawit di daerah penghasil. Pabrik itu akan dikelola pemerintah sehingga tak ada lagi permainan harga TBS di tingkat petani.
Pemerintah ke depan berkewajiban membuka pabrik kelapa sawit bila ada daerah yang memilliki lahan seluas 7500 hektare. Hal ini dilakukan agar tidak ada permainan harga TBS di tingkat petani. [rin/CKZ]
