WahanaNews-Nias | Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat Zulfikar Hamonangan menyebutkan 90 persen tambang nikel di Indonesia dikuasai oleh China. Hal tersebut ia sampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Ia menegaskan meski ada larangan ekspor bahan mentah, di lapangan ada proses ekspor nikel besar-besaran. Zulfikar pun menyinggung China mengantongi pendapatan Rp450 triliun per tahun hasil dari nikel di Indonesia.
Baca Juga:
Kementerian ESDM Buka Suara, Soal Tudingan AS Ada Kerja Paksa di Industri Nikel RI
Zulfikar menambahkan sungguh aneh China bisa menguasai 90 persen tambang nikel hingga smelter di Indonesia. Sementara, orang pribumi tersingkir ketika tanah-tanah yang dipakai tersebut adalah tanah rakyat.
"90 persen tambang nikel yang ada di Indonesia itu dikuasai China, Pak Menteri. Bahkan, benar atau tidaknya, pajaknya pun dibebaskan 30 persen. Ini kebijakan-kebijakan yang aneh. Sementara, perusahaan-perusahaan pribumi banyak tersingkirkan, izin-izin mereka dicabut," katanya dalam Rapat Kerja di Komisi VII DPR RI, melansir WahanaNews.co, Senin (21/11).
Ia lantas menekankan jangan terlalu percaya diri Indonesia bisa menjadi produsen nomor satu baterai lithium jika hanya mengandalkan nikel. Pasalnya, penggunaan lithium adalah hal utama yang harus dipikirkan.
Baca Juga:
Balai Kemenperin di Makassar Dukung Pemerataan Ekonomi Wilayah Timur
Sementara Arifin Tasrif mengatakan bahwa hilirisasi nikel adalah suatu kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Namun, ia tak buka suara soal pernyataan Zulfikar soal 90 persen tambang nikel di RI yang dikuasai China.
"Saat ini industri turunan dari nikel baru pada tahap nikel pig iron yang kita proses, kemudian kita masuk ke ferro nickel, dan arah hilirisasi kita nanti kita harus bisa menghasilkan precursor. Precursor adalah suatu bahan atau komponen yang mengandung nikel yang dibutuhkan untuk baterai," jelas Arifin dalam rapat.
Terlepas dari itu, soal tambang nikel Indonesia dan China sempat menjadi perdebatan antara Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dengan Menteri Koordinator dan Investasi Luhut Panjaitan.
