Dia menambahkan, desakan penundaan tersebut didasari oleh kondisi kesulitan ekonomi yang kini dihadapi sebagian besar rakyat Indonesia. Terlebih lagi kian tingginya angka inflasi yang telah menyentuh 4,5 persen.
"Saat ini Covid-19 masih menghantui, sebagian besar rakyat sedang kesulitan. Bahkan tidak sedikit saat ini rakyat kita yang bekerja hanya untuk sesuap nasi serta mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. Apalagi tingkat inflasi kita sudah di angka 4,5 persen yang berarti daya beli masyarakat sedang menurun," tegasnya.
Baca Juga:
Dari Pajak Digital, Negara Kantongi Rp 6,14 Triliun Hingga September 2024
Sebaliknya, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyarankan, Pemerintah lebih fokus pada pemungutan pajak dari korporasi dan orang-orang kaya di negeri ini.
"Kejar saja pajak orang kaya raya yang belum dipungut secara maksimal. Meskipun tax amnesty sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah," ungkapnya. [rin/CKZ]
