Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan kesiapan mereka.
"Mas Pram (Pramono Agung) sudah menjelaskan bahwa kami siap mengikuti retreat dan tinggal menunggu waktu yang ditentukan," kata Hasto pada Sabtu (22/2/2025).
Baca Juga:
Kader PDI-P Antusias Ikut Retreat, Ini Hasil Lobi Pramono Anung ke Kemendagri
Dari 55 kepala daerah tersebut, dua di antaranya merupakan gubernur, yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster, sementara sisanya terdiri atas bupati dan wali kota. Mereka masih menunggu kepastian kapan dapat bergabung dalam agenda retreat tersebut.
Hasto juga menyebut bahwa PDIP tengah melakukan komunikasi intens dengan pemerintah dan penyelenggara. "Makanya semua tetap standby di sini. Komunikasi terus berlangsung, diwakili oleh Mas Pram dengan pemerintah dan penyelenggara," tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/2/2025).
Baca Juga:
Mendagri Izinkan Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat, tapi Tanpa Status Kelulusan
Keputusan ini muncul setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK terkait kasus buron Harun Masiku.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai bahwa langkah Megawati bisa dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap Presiden Prabowo Subianto, mengingat retreat merupakan salah satu program unggulan Prabowo.
Adi menegaskan bahwa jika PDIP merasa tidak terima atas penahanan Hasto, seharusnya mereka menempuh jalur hukum, bukan melakukan aksi politik dengan melarang kadernya menghadiri retreat.
