WahanaNews-Nias | Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, realisasi anggaran Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) telah mencapai Rp 330,7 triliun hingga 9 Desember 2022.
"Kinerja PC-PEN tahun 2022 didorong oleh perlindungan masyarakat Penguatan pemulihan ekonomi masih terus berproses dan perlu diakselerasi," ucap Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (20/12).
Baca Juga:
Menkeu: Kemenkeu Dukung dan Berikan Bantuan Maksimal Kepada Seluruh K/L pada KMP
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran PEN terbagi dalam tiga klaster yaitu kesehatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekonomi. Realisasi anggaran klaster kesehatan mencapai Rp 54,2 triliun atau 44,2% dari pagu Rp 122,54 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah kegiatan seperti klaim untuk pembayaran pasien Covid-19 tahun 2021 dan 2022 ini mencapai Rp 27,6 triliun. Angka ini terbagi dalam tunggakan klaim pasien tahun 2021 untuk 319.613 pasien dan tahun 2022 untuk 255.535 pasien.
Selanjutnya untuk biaya vaksinasi sebesar Rp 2,9 triliun untuk 60,1 juta dosis. Untuk kegiatan penelitian menghabiskan anggaran Rp 205,1 miliar.
Baca Juga:
Sri Mulyani Minta Pemangkasan 50% Anggaran Perjalanan Dinas, Ini Instruksinya
"Untuk klaster kesehatan realisasinya hanya 44,2% dari yang kami anggarkan Rp 122,54 triliun. Hal ini bagus, bukan karena underperform tetapi kondisi kesehatan dan masalah covid-19 sudah mulai bisa terkontrol dengan sangat baik. Sehingga belanja penanganan covid memang mengalami penurunan sangat tajam,” kata Sri Mulyani.
Insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah sebesar Rp 3,4 triliun. Dimana dana ini digunakan untuk tunggakan insentif tahun 2021 untuk 46.826 tenaga kesehatan pusat, tahun 2022 untuk 533.421 tenaga kesehatan pusat, dan pembayaran santuna kematian bagi 81 tenaga kesehatan pusat.
Selanjutnya, kata Sri Mulyani, insentif perpajakan kesehatan Rp 1,8 triliun, yang terbagi dalam fasilitas impor vaksin sebesar Rp 1,1 triliun, fasilitas impor alat kesehatan Rp sebesar 300 miliar dan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk alat kesehatan sebesar Rp 400 miliar. Berikutnya dukungan APBD Rp 15,1 triliun penanganan covid-19 di desa dan daerah.
