Pada tahun 2025 ini tidak ada surplus ataupun penambahan anggaran dari pusat.
"Karena itu, kami bersama Pak Bupati telah menyurati MenPAN-RB, Ibu Rini Widyantini, untuk meminta ketegasan kembali atas surat edaran tersebut. Kita menunggu balasan resmi untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat,” kata Kevin.
Baca Juga:
Tak Mau Gegabah Terkait Pengusulan P3K, Bupati Nias Barat akan Koordinasi ke Kementerian
Sebagai informasi, ratusan honorer berstatus R2 dan R3 melakukan aksi damai di Kantor DPRD Nias Barat, Lahomi, Jumat (15/8/2025).
Mereka menuntut agar Pemkab Nias Barat segera mengusulkan dan mengangkat mereka sebagai P3K Paruh Waktu. [CKZ]
