"Pemborong dan dibelakangnya YAT, oknum anggota Dewan di Nias Utara," ungkap M. Arianto Gea
Sekedar informasi, larangan pekerjaan yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas sebagai anggota dewan diatur dalam UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Baca Juga:
Polemik Pembangunan Puskesmas Tandang Buhit Balige Kabupaten Toba
Dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (terkenal dengan UU MD3), pasal 400 ayat 2, ditegaskan bahwa Anggota DPRD kabupaten/Kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD Kabupaten/Kota serta hak sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota. [CKZ]
