Nias.WahanaNews.co, Jakarta - Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP PKN) terus mendorong pemerintah pusat untuk segera membentuk Provinsi Kepulauan Nias melalui beberapa pertimbangan dan analisa yang ditawarkan.
Hal ini terungkap dalam Seminar Nasional yang dilakukan BPP PKN bertema Strategi Nasional Terhadap Percepatan Pemajuan Kepulauan Nias Dalam Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia di Graha Oikumene (Gedung PGI), Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2023).
Baca Juga:
Wamenkeu: UNIAS Harus Memiliki Ide dan Kampus Besar untuk Menjadi Universitas yang Bermutu
Sejumlah narasumber tampil menjadi pembicara dalam seminar nasional itu seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Komisi II DPR RI, serta tokoh masyarakat Nias.
Faahakhododo Maruhawa, Ketua Panitia Seminar Nasional menyampaikan seminar nasional ini sengaja dilakukan agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada Kepulauan Nias yang hingga kini masih 'daerah tertinggal'.
“Ada lima daerah otonomi di Kepulauan Nias terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota. Semuanya daerah tertinggal padahal potensi daerah di sana sangat luar biasa seperti pariwisata maupun perikanan kelautan,” ujar pria yang kerap dipanggil Bang Faa itu kepada WahanaNews.co di sela-sela acara seminar, Sabtu (26/8/2023).
Baca Juga:
PemKot Sungai Penuh Sabet Prestasi Kota Layak Anak Predikat Madya dari PPPA RI
Ia berharap melalui seminar nasional ini ada sejumlah rekomendasi yang akan terus didorong kepada pemerintah pusat agar segera memberikan kebijakan yang tepat untuk mempercepat pembangunan di Kepulauan Nias yakni menjadikan provinsi Kepulauan Nias.
Dijelaskannya, potensi daerah yang dimiliki Kepulauan Nias, tidak didukung oleh pertahanan dan keamanan di daerah itu karena letaknya berada di jajaran bagian barat Indonesia membuat akses kapal-kapal asing leluasa keluar masuk ke Kepulauan Nias untuk mengambil kekayaan daerah seperti ikan.
Termasuk saat ini maraknya peredaran narkoba yang menjadi kekhawatirannya untuk generasi penerus bangsa.