Karena itu, ia merasa anggaran untuk pilgub semestinya bisa dialokasikan ke kebutuhan lain yang lebih menyasar kebutuhan rakyat.
"Dari dulu PKB mendukung untuk pemilihan gubernur dapat ditunjuk oleh DPRD," ungkapnya.
Baca Juga:
50 Tahun Hubungan Diplomatik, Indonesia–Peru Sepakati Langkah Konkret Perkuat Kerja Sama Strategis
Kendati demikian, Ais menilai wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tetap membutuhkan kajian mendalam.
Tak hanya PKB, PKS pun turut menyetujui wacana tersebut. Pasalnya, dengan adanya pilkada langsung dapat membuat masyarakat terbelah.
"Secara pendapat pribadi saya setuju, Pilkada kabupaten/kota dilakukan via DPRD," kata Ketua Dewan Penasihat PKS Tifatul Sembiring.
Baca Juga:
Prabowo dan Presiden Boluarte Tegaskan Arah Kemitraan Strategis Indonesia–Peru
Sementara itu, respon berbeda datang dari PDIP yang meminta pemerintah tidak terlalu terburu-buru dan melakukan diskusi mendalam untuk mengkaji wacana tersebut.
"Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu (jangan terburu-buru)," kata Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo.
Ganjar pun menyinggung digelarnya pilkada langsung lantaran problem saat pemilihan di DPRD. Ia mengatakan ada argumen mencuat jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak merepresentasikan kehendak rakyat lantaran terjadi jual beli dukungan.
