Sementara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah diajukan Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2026–2041, Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Rencana Pembangunan Industri Tahun 2026–2046.
Tidak hanya itu, tiga Ranperda yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, yakni Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dan APBD Tahun Anggaran 2027 juga diusulkan.
Baca Juga:
DPRD Tapteng Gelar Rapat Paripurna Penetapan Persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024
Eliyunus Waruwu berharap seluruh Ranperda ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nias Barat yang lebih maju, terarah, dan berkelanjutan.
"Seluruh Ranperda tersebut merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, memperkuat daya saing daerah, serta menghadirkan pembangunan yang terarah, inklusif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Nias Barat," kata Eliyunus Waruwu.
Pada rapat tersebut, dilaksanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Pansus ini nantinya akan membahas 17 Ranperda usulan Pemkab Nias Barat. [CKZ]
