Selain dalam pengelolaan DD dan ADD, Eliyunus Waruwu juga menegaskan bahwa Pemkab Nias Barat berkomitmen menghindari praktik pungutan liar di lingkungan pemerintahan.
"Saya pastikan tidak ada lagi budaya pungut-memungut, setor-menyetor. Termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak ada lagi istilah suap-menyuap termasuk jual beli jabatan," tegasnya.
Baca Juga:
Pemkab Nias Barat Respons Pernyataan Mantan Wabup Terkait Barang Milik Daerah dan Hak Pensiun
Peran Pers dan Media
Dalam pertemuan yang berlangsung akrab dengan SMSI Kepulauan Nias dan Forwaka, Eliyunus Waruwu berharap media dapat mengambil perannya dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan literasi masyarakat.
Ia pun mendorong kolaborasi antara Pemkab Nias Barat dengan SMSI Kepulauan Nias dan Forwaka Gunungsitoli.
Baca Juga:
Mantan Wabup Nias Barat Bilang Ini Terkait Barang Milik Daerah dan Hak Pensiun
Mantan Rektor Universitas Nias itu meyakini adanya kolaborasi dengan media maka percepatan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat lebih akurat dan efektif.
"Kalau ini bisa terkoordinir dengan baik, saya pikir percepatan informasi kepada masyarakat sangat membantu," ujarnya.
Menurutnya, pers ataupun media merupakan jembatan komunikasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Selain itu, juga memiliki peran penting dalam mengawal transparansi program pembangunan.
