Value for Money bukan sekadar urusan efisiensi biaya atau optimalisasi pengadaan. Ini adalah soal keberpihakan kepada rakyat. Maka praktik seperti budget tracking terbuka, audit internal yang diperkuat, dan pelibatan masyarakat sipil dari perencanaan hingga evaluasi bukanlah pilihan, melainkan keharusan.
Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pemerintahan Daerah juga mendesak dilakukan. Banyak persoalan pengadaan yang bermula dari rendahnya kemampuan teknis Aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi kegiatan.
Baca Juga:
Guru Honorer di Nias Utara Tersangka Kasus Pencabulan Anak Tetangganya Tidak Ditahan, Polisi: Wajib Lapor
Tanpa SDM yang memadai, sistem yang baik pun hanya akan menjadi arsip formal. Tanpa reformasi birokrasi yang menyeluruh, jargon Value for Money hanya akan menjadi mantra kosong yang diulang tanpa makna.
Pada akhirnya, pembangunan yang baik tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang digelontorkan, tapi dari seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Nias Utara masih memiliki peluang untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerahnya.
Namun peluang itu hanya bisa diwujudkan jika ada komitmen politik yang bersih, pengelolaan yang transparan, dan kemauan untuk melibatkan semua pihak dalam proses perbaikan. Lintas sektor harus disatukan, bukan hanya untuk menyusun dokumen anggaran, tetapi untuk memastikan setiap rupiah benar-benar kembali kepada rakyat.
Baca Juga:
Guru Honorer di Nias Utara Diduga Cabuli Anak Tetangganya Sudah Ditetapkan Jadi Tersangka
Perubahan tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ia menuntut keberanian. Dimulai dari kesadaran, diikuti dengan tindakan nyata. Sebagai bagian dari masyarakat Nias Utara, dan sebagai akademisi yang peduli pada masa depan daerah ini, saya merasa terpanggil untuk turut serta.
Bukan sekadar mengkritik, tetapi aktif dalam wacana akademik, dalam kontrol sosial, dan dalam perjuangan membangun sistem yang berpihak pada kepentingan publik.
Nias Utara tidak kekurangan anggaran. Yang kurang adalah tekad untuk menggunakan anggaran itu dengan benar.
Referensi :
Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Nias Utara Tahun 2023.
Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2023.
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. (2025). Peningkatan Layanan Kesehatan di Nias Utara. dinkes.sumutprov.go.id/artikel/kadis-kesehatan-sumut-dampingi-dan-optimis-layanan-kesehatan-di-nias-utara-akan-semakin-membaik-1741660330
Hulu, O. B., Fuadi, F. K., & Rizki, A. M. (2024). Kualitas pelayanan pemerintah desa Ononazara Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 10(1), 164–173. ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/3643
Ombudsman Republik Indonesia. (2023). Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023. niaskab.go.id/pemerintah-kabupaten-nias-raih-predikat-zona-hijau-kualitas-tertinggi-8815-se-sumatera-utara-dari-ombudsman-ri
Ruhyanto, A., & Amirudin. (2024). Struktur Belanja Daerah: Materi Perkuliahan Politik Keuangan Daerah. Universitas Gadjah Mada.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
