Nias.WahanaNews.co, Gunungsitoli - Menjelang Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli beserta jajarannya melaksanakan sosialisasi bahaya politik uang.
Sosialisasi ini dilakukan kepada seluruh para Pedagang UMKM di Pelabuhan Lama Kota Gunungsitoli, Sabtu (31/08/2024).
Baca Juga:
GMNI Demo Kejari Gunungsitoli Terkait Kasus Defisit Rp84 Miliar, Minta Segera Ditetapkan Tersangka
Selain itu, Kejari Gunungsitoli juga sudah mulai memberikan imbauan kepada masyarakat maupun tim sukses dalam mengikuti tahapan Pemilu.
"Kita mewanti-wanti, diharapkan tim sukses maupun masyarakat tidak melakukan aktivitas politik uang (money politik)," kata Kasi Intelijen Kejari Gunungsitoli, Sulaiman Rifai H, dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (3/9/2024) siang.
Sulaiman menegaskan jika terbukti melakukan politik uang, maka pemberi dan penerima bisa dipidana.
Baca Juga:
Kabid Anggaran BPKAD Kota Gunungsitoli Diperiksa Kejari, Siapa Dalang Defisit Rp84 M?
"Dijerat dengan kurungan penjara hingga 4 tahun," tegasnya.
Dia menjelaskan jeratan pidana bagi pelaku dan penerima politik uang sudah diatur dalam Undang-Undang. Hal ini Sebagaimana diatur pada Pasal 187 A.
"Politik uang bukan lagi pelanggaran, tapi kejahatan pemilu," sebut Sulaiman.
