Setelah itu, lanjut dia, pada tanggal 10 Januari 2022, Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor : 821.22/913/Dukcapil, yang ditandatangani oleh Dirjen Dukcapil menyampaikan peringatan kedua terkait penggantian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli.
Dirjen Dukcapil Non aktifkan Jarkomdat
Baca Juga:
Cara Cek KK Melalui Online di Disdukcapil, Whatsapp dan Medsos
Sehingga, pada tanggal 26 Januari 2022, Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) di Dinas Dukcapil Kota Gunungsitoli dinonaktifkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
Lalu, pada tanggal 8 Maret 2022, dilakukan Zoom Meeting dalam rangka penyelesaian masalah penggantian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli dengan Ditjen. Dukcapil Kemendagri (dipimpin oleh Direktur Bina Aparatur Dukcapil).
"Ditjen Dukcapil melalui rapat tersebut memberikan arahan kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk tetap membatalkan penggantian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli dan kembali mengusulkan penggantian pejabat sesuai dengan mekanisme yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri," sebut Eko.
Baca Juga:
Dinas Kependudukan Jakarta Selatan Usulkan Penonaktifan 8.112 NIK ke Kemendagri
Sebagai tindaklanjut zoom meeting pada tanggal 8 Maret 2022, kata Eko, pada tanggal 17 Maret 2022, Pemerintah Kota Gunungsitoli menyampaikan usul penggantian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli melalui aplikasi SIDARA.
"Sampai saat ini usulan dimaksud belum diteruskan oleh BKD Provinsi Sumut ke Ditjen Dukcapil, berdasarkan informasi yang diperoleh, usul belum dapat diteruskan karena tidak adanya rekomendasi KASN atas hasil pelaksanaan seleksi terbuka," ungkapnya.
Sehingga, tambah Eko, sebagai akibat Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri memblokir jaringan komunikasi data (jarmomdat), diperkirakan lebih 6000 warga Kota Gunungsitoli terancam tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, Akte maupun Kartu Keluarga dan hanya diberi Surat Keterangan Dalam Pengurusan.