WahanaNews-Nias | Sejumlah proyek yang dikerjakan oleh PT. Pijar di pulau Nias yang bersumber dari APBD Provinsi mendapat sorotan dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Fraksi Gerindra, Thomas Dachi, S.H., M.H., M.IP.
Pasalnya, proyek APBD Provinsi ini yang dikemas dengan sistem multi years dinilai dikerjakan secara serampangan dan tidak memperhatikan keluhan masyarakat Pulau Nias.
Baca Juga:
Buntut Foto-Video Mesra Tersebar, Kadispar Imelda Hia Dinonjobkan Kini Jadi Staf Kantor Camat
Salah satunya terjadi di jalan Km. 27, Desa Fadoro Hunogoa, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias mengalami longsor dan nyaris putus, pada hari Selasa (13/12) malam.
Akibatnya, jalan penghubung antara Gunungsitoli - Nias Barat ini, bahkan penghubung ke Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan hampir tidak bisa lalui kendaraan roda dua dan roda empat, sehingga melumpuhkan ekonomi warga Nias Barat.
Warga melewati jalan di Km. 27, Desa Fadoro Hunogoa, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias mengalami longsor dan nyaris putus dengan berjalan kaki. (Foto: dok. WahanaNews-Nias/CKZ)
Baca Juga:
Lantik 82 Pj Kades, Plt. Bupati Nias Barat: Jangan Memihak ke Salah Satu Paslon di Pilkada
Hal ini dikarenakan menyulitkan truk angkutan bahan-bahan pokok dan juga truk tangki BBM dari Kota Gunungsitoli untuk melewati jalan ini disebabkan kondisi jalan yang rusak parah serta nyaris putus.
Yang lebih membuat Thomas Dachi kesal, PT. Pijar terkesan tidak serius dalam mengatasi permasalah yang timbul. Hal ini dibuktikan saat ia turun kelapangan, alat berat yang digunakan tidak beroperasi sebagaimana mestinya.
“PT. Pijar ini tak manusiawi, karena musibah longsor di bagian daripada yang ditanganinya tidak ada dikerjakannnya,” kata Thomas Dachi saat meninjau secara langsung dilapangan, Rabu (14/12) siang.
